Mamuju, sebuah kota kecil yang terletak di Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan publik terkait dengan penggunaan anggaran yang kurang akuntabel. Tinjauan kritis terhadap penggunaan anggaran di Mamuju menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dalam hal transparansi dan pertanggungjawaban.
Menurut seorang pakar keuangan publik, Dr. Andi Mappatoba, “Penting bagi pemerintah daerah seperti Mamuju untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan.” Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa anggaran di Mamuju masih jauh dari standar tersebut.
Salah satu contoh kekurangan dalam penggunaan anggaran di Mamuju adalah kurangnya laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Banyak warga yang merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengeluaran anggaran. Hal ini juga diperkuat oleh hasil tinjauan dari Ombudsman RI yang menemukan bahwa banyak proyek di Mamuju tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui.
Dalam hal ini, wakil ketua DPRD Mamuju, Ahmad Rifai, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di daerah tersebut. “Kami akan terus melakukan tinjauan kritis terhadap setiap pengeluaran anggaran dan memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.”
Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran di Mamuju masih perlu ditingkatkan. Dr. Andi Mappatoba menekankan pentingnya adanya kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan dengan tepat dan efisien.
Dengan demikian, tinjauan kritis terhadap penggunaan anggaran di Mamuju harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa standar akuntabilitas telah terpenuhi. Hanya dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang baik, anggaran di Mamuju dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi warga daerah tersebut.