Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Di Mamuju, BPK memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Mamuju, Ahmad Rifai, peran BPK sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di Mamuju. “Sebagai lembaga independen, BPK memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Ahmad Rifai.
Selain itu, peran BPK juga penting dalam memberikan rekomendasi dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat dari pakar tata kelola keuangan, Prof. Dr. Bambang Riyanto, yang menyatakan bahwa “peran BPK tidak hanya sebatas melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan.”
Dengan adanya peran BPK yang kuat di Mamuju, diharapkan akan tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menegaskan pentingnya peran BPK dalam menjaga keuangan negara.
Melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, diharapkan akan terungkap potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan demikian, peran BPK di Mamuju tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga keuangan negara agar tetap akuntabel dan transparan.