Tata kelola anggaran daerah Mamuju menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Evaluasi terhadap pengelolaan anggaran daerah sangat penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.
Menurut Bapak Ahmad Rifai, seorang pakar tata kelola anggaran daerah, “Tata kelola anggaran daerah yang baik akan menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana publik.” Hal ini sejalan dengan semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam tata kelola anggaran daerah Mamuju. Salah satunya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran daerah. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Siti Nurjanah, seorang aktivis masyarakat Mamuju, “Masyarakat harus lebih aktif dan proaktif dalam mengawasi penggunaan dana publik agar tidak terjadi penyalahgunaan dan korupsi.”
Selain itu, peran serta DPRD sebagai lembaga pengawas juga perlu diperkuat dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah. Bapak Suryadi, anggota DPRD Mamuju, menambahkan bahwa “DPRD harus lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah agar sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.”
Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan DPRD. Evaluasi yang berkala dan transparan juga perlu dilakukan untuk terus meningkatkan tata kelola anggaran daerah Mamuju ke arah yang lebih baik.
Sebagai penutup, kita harus terus mendorong upaya untuk meningkatkan tata kelola anggaran daerah Mamuju agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rifai, “Tata kelola anggaran daerah yang baik akan menjadi fondasi yang kuat dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Mamuju.”