Audit keuangan publik merupakan sebuah proses yang penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tantangan dan peluang dalam audit keuangan publik di Mamuju menjadi perhatian utama bagi para pihak terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan keuangan negara.
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam audit keuangan publik di Mamuju adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan audit keuangan publik. Menurut BPK RI, Mamuju merupakan salah satu daerah yang masih mengalami kendala dalam hal ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk melakukan audit keuangan publik secara maksimal.
Namun demikian, tantangan tersebut juga dapat dijadikan sebagai peluang untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan audit keuangan publik di Mamuju. Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Pandu Dewanata, “Tantangan yang dihadapi dalam audit keuangan publik harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan negara.”
Selain itu, peluang untuk meningkatkan kerja sama antara BPK dan pemerintah daerah juga menjadi salah satu hal yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi tantangan dalam audit keuangan publik di Mamuju. Menurut Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, “Kerja sama antara BPK dan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan efektivitas audit keuangan publik di Mamuju.”
Dengan demikian, tantangan dan peluang dalam audit keuangan publik di Mamuju harus dihadapi dengan sikap yang proaktif dan inovatif. Dengan adanya kerja sama antara berbagai pihak terkait, diharapkan audit keuangan publik di Mamuju dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien guna memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.