Temuan audit adalah hal yang biasa terjadi di berbagai daerah, termasuk di Mamuju. Namun, bagaimana cara mengatasinya dengan tepat agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut? Simak ulasan berikut ini.
Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa temuan audit bukanlah hal yang harus ditakuti. Sebaliknya, temuan audit seharusnya dijadikan sebagai pelajaran untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Seperti yang dikatakan oleh Pakar Tata Kelola Pemerintahan, Prof. Asep Warlan, “Temuan audit seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk introspeksi diri dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan.”
Salah satu cara untuk mengatasi temuan audit adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan daerah. Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Ifdhal Kasim, “Evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan perbaikan sebelum temuan audit terjadi.”
Selain itu, penting juga untuk melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam proses penyelesaian temuan audit. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid, “Kami selalu berusaha untuk melibatkan seluruh pihak terkait dalam penyelesaian temuan audit. Dengan demikian, kami dapat menemukan solusi yang tepat dan efektif untuk setiap masalah yang muncul.”
Tidak hanya itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci dalam mengatasi temuan audit. Menurut Pemerhati Kebijakan Publik, Dr. Maya Lestari, “Pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian temuan audit dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.”
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah daerah Mamuju dapat mengatasi temuan audit dengan tepat dan meningkatkan kinerja pemerintahannya. Jangan takut dengan temuan audit, tetapi jadikanlah sebagai tantangan untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.