Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mamuju memiliki strategi pengawasan yang kuat dalam mengatasi korupsi di daerah. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, BPK Mamuju memegang peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah.
Salah satu strategi pengawasan yang diterapkan oleh BPK Mamuju adalah melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut Direktur Utama BPK, Harry Azhar Azis, pemeriksaan yang rutin dan mendalam dapat mengidentifikasi potensi korupsi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, BPK Mamuju dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi masalah korupsi di daerah.
Selain itu, BPK Mamuju juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti KPK dan Kejaksaan, dalam mengawasi pengelolaan keuangan di daerah. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan menekan angka korupsi di daerah. Menurut Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, kerjasama lintas lembaga sangat penting dalam menangani kasus korupsi secara efektif.
Namun, meskipun BPK Mamuju telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi korupsi di daerah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Menurut pakar hukum tata negara, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.A., Ph.D., salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan komitmen dari para pejabat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Untuk itu, BPK Mamuju perlu terus mengembangkan strategi pengawasan yang lebih efektif dan inovatif dalam mengatasi korupsi di daerah. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan korupsi dapat diminimalisir dan keuangan negara dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, “Kita semua harus bersatu dalam memerangi korupsi dan memastikan pengelolaan keuangan yang baik demi kesejahteraan masyarakat.”