Peran pemerintah dalam pencegahan penyimpangan anggaran di Mamuju sangatlah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus memiliki kebijakan yang ketat dan melakukan pengawasan secara berkala.
Menurut Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid, “Pencegahan penyimpangan anggaran merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam upaya menciptakan good governance.” Hal ini sejalan dengan pendapat dari pakar tata kelola keuangan, Prof. Dr. Mardiasmo, yang menyatakan bahwa “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.”
Pemerintah harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan investigasi dan menindak tegas pelaku penyimpangan anggaran. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, “Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memberantas korupsi dan penyimpangan anggaran di Mamuju.”
Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar mereka dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Peran aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya penyimpangan.”
Dengan demikian, peran pemerintah dalam pencegahan penyimpangan anggaran di Mamuju harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Hanya dengan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, penyimpangan anggaran dapat diminimalisir dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.