Pemerintah Kota Mamuju kembali meninjau sistem pengawasan keuangan guna mencegah penyalahgunaan dana publik. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Bupati Mamuju, Ahmad Syamsu, meninjau kembali sistem pengawasan keuangan merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Kami harus memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Bupati.
Dalam upaya mencegah penyalahgunaan dana publik, Pemerintah Kota Mamuju juga akan melibatkan pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sebagai bentuk kerja sama untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, pengawasan yang ketat terhadap keuangan daerah sangat diperlukan untuk mencegah potensi korupsi. “Dengan meninjau kembali sistem pengawasan keuangan, diharapkan dapat meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan dana publik,” ujar Adnan.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Dengan adanya upaya meninjau kembali sistem pengawasan keuangan di Mamuju, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan dana publik.