Pengawasan terhadap korupsi di Mamuju menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah setempat. Korupsi merupakan masalah yang dapat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, langkah-langkah efektif harus segera dilakukan untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi di Mamuju.
Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, pengawasan terhadap korupsi harus dilakukan secara ketat dan terus-menerus. “Pengawasan yang efektif dapat menjadi kunci untuk mengurangi tingkat korupsi di suatu daerah,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan korupsi. “Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sangat penting agar mereka dapat ikut aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik di Mamuju,” kata Ahmad Basarah, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal di instansi pemerintah juga perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Teten Masduki, Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menekankan pentingnya peran aparat pengawas internal dalam mencegah praktik korupsi.
Tak kalah penting, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan secara tegas dan adil. Menurut Abraham Samad, Mantan Ketua KPK, “Tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi, termasuk di Mamuju. Hukuman yang berat harus diberikan sebagai efek jera bagi para pelaku korupsi.”
Dengan langkah-langkah efektif tersebut, diharapkan pengawasan terhadap korupsi di Mamuju dapat berjalan dengan baik dan mampu mengurangi tingkat korupsi di daerah tersebut. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pengawas, harus bekerjasama untuk menciptakan Mamuju yang bersih dari korupsi.