Transparansi keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Namun, sejauh mana Pemerintah Daerah Mamuju membuka informasi terkait keuangan mereka? Hal ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para ahli dan aktivis anti korupsi.
Menurut sejumlah sumber yang saya temui, transparansi keuangan di Mamuju masih perlu ditingkatkan. Koordinator Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengungkapkan bahwa “Transparansi keuangan yang kurang bisa menjadi celah untuk praktik korupsi.” Hal ini menjadi peringatan penting bagi Pemerintah Daerah Mamuju untuk lebih proaktif dalam mempublikasikan informasi keuangannya.
Pemerintah Daerah Mamuju sendiri sebenarnya telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan transparansi keuangannya. Salah satunya adalah dengan meluncurkan portal transparansi keuangan di website resmi mereka. Namun, masih banyak informasi yang belum terpublikasikan secara transparan, seperti laporan keuangan yang lengkap dan detail.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Ahmad Syarif, “Kami terus berupaya untuk meningkatkan transparansi keuangan kami. Namun, masih ada kendala-kendala teknis yang perlu diatasi agar informasi keuangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”
Para aktivis anti korupsi pun menekankan pentingnya transparansi keuangan dalam mencegah praktik korupsi di daerah. “Dengan transparansi keuangan yang baik, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik dan memastikan bahwa uang negara digunakan secara efisien dan transparan,” ujar salah seorang aktivis.
Dengan demikian, transparansi keuangan Mamuju masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih percaya dan terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah Mamuju perlu terus berkomitmen untuk menjadi lebih terbuka dan transparan dalam mengelola keuangan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.