Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
Menurut Pakar Keuangan Publik, Dr. Bambang Sudibyo, transparansi laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang krusial dalam upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. “Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat mengawasi dan mengawal penggunaan anggaran negara secara lebih efektif,” ujarnya.
Salah satu contoh negatif dari kurangnya transparansi laporan keuangan pemerintah daerah adalah kasus korupsi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Banyak kasus korupsi yang terungkap akibat adanya ketidaktransparan dalam penyajian laporan keuangan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memprioritaskan pentingnya transparansi laporan keuangan dalam setiap pengelolaan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, beliau menekankan bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah daerah harus menjadi prioritas utama bagi setiap pemangku kepentingan. “Tanpa transparansi, sulit bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya.
Dengan demikian, pentingnya transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak bisa diabaikan begitu saja. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama dalam pengelolaan keuangan negara berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan anggaran negara. Sehingga, upaya transparansi ini bukan hanya menjadi tuntutan hukum, namun juga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.